REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyatakan Indonesia perlu banyak belajar dari Jepang soal manajemen penanganan bencana terhadap penyelamatan arsip nasional.
"Di Jepang kesadaran bersama masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta untuk menyelamatkan arsip sudah tinggi," kata Plt Kepala ANRI Gina Masuda Husni saat dihubungi Antara dari Jakarta, Ahad (29/9).
Dia mengatakan, sejauh ini penyelamatan terhadap arsip sering kali dinomorduakan saat terjadinya bencana. "Tanggap darurat bencana di Indonesia masih fokus pada penyelamatan korban manusia," katanya.
Sementara di Jepang, tambah dia, penyelamatan manusia dan arsip sama-sama penting. Selain belajar dari Jepang, Indonesia juga belajar dari negara-negara lain yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Kearsipan Asia Tenggara atau 'South East Asian Branch of Internastional Council on Archives' (SARBICA).
Untuk itu, ANRI bekerja sama dengan SARBICA menggelar seminar penanggulangan bencana terhadap arsip di era digital di Bandung, Jawa Barat yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
"Seminar internasional akan menyusun rekomendasi untuk negara-negara di Asia Tenggara terkait penyelamatan arsip ketika terjadi bencana," kata Gina.
Acara itu diikuti 200 peserta dari dalam dan luar negeri terutama negara anggota SARBICA, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, hadir juga delegasi dari Jepang dan Cina.
Selain itu, diluncurkan juga situs web Sejarah Nusantara. Situs ini sebagai akses bagi masyarakat untuk mengetahui arsip pada abad ke-17 dan ke-18 masa "Veerenigde Ootindische Compagnite" (VOC) yang selama ini tersimpan di ANRI.
Situs ini hasil kerja sama dengan CORTS Foundation. Sementara itu,?Azwar Abubakar mengatakan?arsip harus dilihat sebagai kebutuhan agar sebuah bangsa bisa mengetahui sejarah untuk pedoman perbaikan di masa depan.
"Terutama semua produk di bidang pemerintahan harus diarsipkan, dan kadang terbuka bagi publik karena keterbukaan akses informasi menjadi hak masyarakat," katanya.
Kesadaran intansi untuk menjaga arsip, tambah dia, juga sangat penting. Terutama arsip hidup atau dinamis, karena ini menjadi salah satu penilaian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
