REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi berpendapat, mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) kontradiktif dengan upaya pemerintah menekan kemacetan. Lantaran langkah mutlak menekan kemacetan itu sebenarnya dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
"Cabut pentil, gembok roda hanya kebijakan insidental saja, belum bersinergi dengan kebijakan lain yang lebih konkrit.Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lebih utama," kata Tulus dalam diskusi bertema 'Mobil Murah Diuji Transportasi Layak Dinanti' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).
Kebijakan mobil murah menurutnya akan menjadi bom yang efektif untuk mematikan angkutan umum. Karena bisa dipastikan, minat publik akan menurun terhadap angkutan umum. Sebab,m masyarakat dimudahkan jalannya untuk memiliki mobil murah.
Karenanya, Tulus bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PP nomor 41/2013 tersebut. Agar MA membatalkan peraturan yang menjadi landasan hukum produksi mobil murah di Indonesia.
"YLKI punya beberapa kasus dimana MA mau membatalkan 3 Perda di DKI Jakarta tentang rumah sakit. Jadi uji materi ini akan segera kami ajukan agar produksi mobil murah bisa disetop," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika