REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Maraknya aksi penipuan dengan korban warga yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dinilai karena ketidakpastian rekrutmen CPNS. 

Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan, rekrutmen CPNS dimanfaatkan oleh mafia yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. 

"Kedua, lemahnya kredibilitas birokrasi sehingga tetap tumbuh subur  praktik penipuan terhadap warga yang ingin menjadi PNS," kata Sosiolog UGM Ari Sujito kepada Republika, di Yogyakarta, Rabu (25/9).

Banyaknya penipuan yang menjanjikan untuk membantu warga supaya bisa diterima menjadi PNS ini menjadi tantangan birokrasi yang harus melakukan penerimaan CPNS secara transparan.

Seharusnya ORI (Ombudsman Republik Indonesia) DIY/Jawa Tengah yang mendapatkan laporan penipuan tersebut, tidak cukup ke kepolisian.  Sebetulnya kasus penipuan terhadap CPNS itu terjadi dimana-mana dan bagaikan gunung es.

Kasus penipuan yang bergaya sindikat tersebut juga menjadi tanggung jawab bupati, wali kota, gubernur yang masyarakatnya menjadi korban penipuan maupun menjadi pelaku penipuan. Untuk memberantas kasus tersebut, kata Ari, harus dilakukan tiga pendekatan.

Menurutnya, pertama adalah pendekatan hukum, pendekatan politik yang dilakukan oleh kepala daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan dalam penerimaan CPNS, Terakhir, pendekatan ke masyarakat supaya mempunyai kesadaran untuk melaksanakan aturan yang benar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika