REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia memperingatkan Australia untuk tidak menerapkan kebijakan yang melanggar kedaulatan Indonesia menyangkut penanganan masalah manusia perahu.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan sikap Indonesia itu ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Senin, (Selasa, WIB).
Marty dan Bishop bertemu satu hari sebelum pembukaan Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-68. "Kita tegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menerima kebijakan apapun dari Australia yang sifatnya melanggar kedaulatan Indonesia," kata Marty kepada para wartawan usai melakukan serangkaian pertemuan multilateral dan bilateral.
"Dan saya kira, tadi pesannya sudah diterima secara 'loud and clear' (dengan sangat jelas, red)," tambahnya.
Menlu kedua negara itu bertemu untuk membahas persiapan kunjungan Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott ke Jakarta, pada 30 September 2013.
Selain itu, Marty mengungkapkan bahwa Menlu Bishop juga menjelaskan kembali upaya-upaya yang akan dilakukan Australia dalam mencegah arus kedatangan manusia perahu ke negaranya.
"Beliau (Menlu Bishop, red) juga menggarisbawahi bahwa langkah-lankgah yang direncanakan oleh Pemerintah Australia akan dipastikan tidak melanggar kedaulatan Indonesia," katanya.
Sebaliknya, Marty mengingatkan kembali kepada mitranya itu bahwa Indonesia dan Australia selama ini telah menjadi ketua bersama "Bali Process", yang merupakan kendaraan bagi kedua negara dalam memimpin penangan masalah penyelundupan manusia.
"Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, tapi secara lebih tertata, tertib dan sesuai dengan penghormatan kedaulatan masing-masing negara," kata Marty.
Ia mengatakan masalah manusia perahu akan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan PM Abbott-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 September nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
