REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat publik yang ikut konvensi partai politik dinilai dapat menjadi bias kepentingan. 

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto menjelaskan, konflik kepentingan merupakan hal paling tak terhindarkan saat pejabat terjun dalam dunia politik.

Meski mereka tetap melakukan aktivitas berkaitan dengan institusi yang dipimpin, perlu dipertanyakan apakah aktifitas tersebut bebas dari unsur kepentingan.

"Misalnya Gita Wirjawan, baliho dimana-mana untuk populerkan program kementerian yang dia pimpin. Itu enggak akan jadi masalah kalau orientasinya sosialisasi program, tetapi kalau iklan itu lebih menonjolkan dirinya ketimbang produk perlu dipertanyakan," ungkap Gun Gun.

Cara-cara seperti itu, menurut Gun Gun dari konsep political publicity telah melanggar asas kepatutan. Karena ada kebebasan untuk menunggangi produk tersebut demi kepentingan terselubung. Semakin menjadi masalah saat program tersbeut menggunakan dana pemerintah.

Ironisnya, program-program yang dimanfaatkan pejabat publik justru dilakukan saat yang bersangkutan harus menjawab banyak tantangan di institusinya. Misalnya saja, saat ini Gita tengah berhadapan dengan persoalan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, krisis kedelai, daging sapi, dan persoalan mendasar lainnya.

"Harusnya Gita memilih jalan lebih elegan. Jauh-jauh hari waktu dia kepikiran ikut konvensi, ya mundur duluan," ujar Gun Gun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika