REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mendukung kegiatan nasional berupa kebijakan mobil murah.

"Bangsa ini, bukanlah bangsa yang harus setuju semua, ada yang menolak ya silakan, tetapi tidak boleh ada daerah yang menutup dirinya dari kegiatan nasional," katanya, di Purwokerto, Senin (23/9). Jusuf Kalla mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-50 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Lebih lanjut, dia mengatakan kalau ada daerah yang menutup kegiatan nasional, maka daerah akan terpecah-pecah. Terkait adanya kekhawatiran mobil murah akan menambah kemacetan, dia mengakui kemungkinan itu bisa terjadi. "Jalan macet, iya, tetapi tidak dengan cara melarang mobil murah. Masalah jalan macet merupakan tugas bersama, tetapi jangan menimbulkan diskriminasi," katanya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta sebaiknya pajak dinaikkan semua. "Bukan hanya yang murah, yang mahal juga harus dipajak lebih mahal lagi," kata Kalla.

Ia mengatakan bahwa kehadiran mobil murah tidak akan mengganggu pengembangan mobil nasional. "Persoalannya dulu, apa itu mobil nasional, karena mobil murah juga dibuat di Indonesia, komponennya 80 persen buatan Indonesia, dirancang oleh insinyur Indonesia, apanya yang harus keliru. Mobil nasional yang disebut-sebut Esemka justru sebagian dari China, jangan memberikan salah paham kepada masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika