REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah mal di Jakarta jumlahnya sangat fantastis. Calon Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Rommy mengungkapkan, Jakarta bertengger di urut pertama di dunia sebagai kota dengan jumlah mal terbanyak.
''Ini bisa jadi bukti masifnya pembangunan. Tapi, apakah ini pertanda positif? Pembangunan mall bukan satu-satunya cara untuk menstimulasi gegap gempita perekonomian di Jakarta,'' ujar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta itu, Senin (23/9).
Rommy menegaskan, jumlah mal yang ada sekarang sudah lebih dari cukup. Diakuinya, mal memang selama ini sebagai pusat perputaran ekonomi sekaligus sebagai sarana rekreasi dan ajang interaksi masyarakat perkotaan.
"Akan tetapi, perlu dipikirkan, bagaimana tata kota Jakarta agar masyarakat,dan khususnya anak-anak bisa memiliki hak atas taman bermain, udara yang sehat, zona hijau, dan bebas dari kemacetan sebagai penyebab stress yang menyebabkan penyakit,'' cetus Rommy.
Ia khawatir jika semakin banyak lahan yang dimasifkan untuk pembangunan mal, maka pembangunan taman bermain,udara yang sehat, zona hijau, sulit untuk dilaksanakan.
Menurut Rommy, anak-anak sebagai generasi penerus akan memiliki kualitas kehidupan yang sangat menyedihkan jika tidak ada lagi area hijau, taman bermain, polusi dan macet dimana-mana.
''Jika tingkat masifnya perputaran uang yang dijadikan prioritas dan melupakan lingkungan sehat di DKI, maka kualitas kehidupan juga tidak akan prima,'' tutur Rommy.
Ia menyarankan agar DKI Jakarta lebih banyak membangun kawasan hijau, dan juga pengembangan pasar-pasar tradisional yang bersih dan mudah diakses, untuk memberi kesempatan bagi produk lokal semakin mendapat tempat dan pasar.
"Jika pasar tradisional dikelola dengan baik, hal ini tentu menguntungkan tidak hanya untuk petani lokal yang taraf hidupnya pas-pasan, tapi ini juga akan berdampak pada terbantunya masyarakat kalangan menengah kebawah karena memiliki banyak alternatif harga untuk mengurangi konsumsi rumah tangga,'' ungkapnya.
Rommy menilai pemerintah DKI yang saat ini tegas melakukan moratorium pembangunan mal harus diacungi jempol, karena sejak dulu moratorium selalu gagal.
"Kepentingan pemodal besar selalu mendapat dukungan. Karena itu, kebijakan pro-poor oleh pemerintah DKI saat ini yang mendukung pedagang kecil, pengelolaan pasar tradisional, dan zona hijau perlu terus didorong agar Jakarta tidak meng-eksklusi masyarakat yang berpenghasilan rendah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
