REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ahmad Munawar, mengatakan seharusnya semua kepala daerah di Indonesia menolak masuknya mobil murah mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car) di Indonesia. Pasalnya, kebijakan mobil murah ini akan membawa banyak masalah transportasi, bukan hanya kemacetan tetapi masalah transportasi lainnya.
“Seharusnya, tidak hanya Gubernur DKI (Jokowi) saja yang menolak mobil murah, tapi seluruh Kepala Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia sebaiknya menolak kebijakan mobil murah itu, jika tidak ingin terjadi kemacetan di daerahnya,” tegasnya di UGM, Kamis (19/9).
Diakuinya, mobil murah tersebut bukan hanya akan membuat kemacetan di Jakarta, namun kota-kota besar lain di Indonesia termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri kata dia, 7 persen ruas jalan utama sudah dalam kondisi macet pada jam sibuk. Pihaknya memperkirakan pada 2023 mendatang, 45 persen dari ruas jalan utama di Yogyakarta akan mengalami kemacetan. "Ini akan dipercepat, jika kebijakan mobil murah tersebut diimplementasikan dan masuk ke Yogyakarta secara bebas,” tandasnya.
Menurutnya, kemacetan itu akan terjadi karena pertambahan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertambahan mobil di Indonesia rata-rata 8,5 persen per tahun, sedangkan sepeda motor 13 persen per tahun. Ditambah lagi, buruknya sistem angkutan umum menyebabkan semakin tingginya kenaikan penggunaan kendaraan pribadi. “Meskipun perbaikan angkutan umum sudah dilakukan di sebagian kota, tetapi banyak yang belum berhasil,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan yang parah, menurut Munawar pemerintah harus melaksanakan kebijakan transport demand management. Kebijakan dengan mengupayakan masyarakat untuk beralih dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda serta pengaturan parkil dan PKL di tepi jalan.
Indonesia kata dia, dapat mencontoh sejumlah negara yang telah berhasil mengatur tarnsportasinya dengan baik. Misalnya Malaysia dan Singapura merupakan negara yang telah memiliki jaringan angkutan umumnya bagus. Di Korea Selatan dan Cina juga ada penyewaan sepeda di pusat kota. Sementara Belanda juga berhasil memopulerkan sepeda sebagai kendaraan ramah lingkungan. "Bukan dengan mobil murah ramah lingkungan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika