REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta dalam waktu dekat akan segera menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun demikian, kalangan DPRD menilai, meski nanti sudah menjadi BUMD, TransJakarta tetap butuh dukungan dari pemerintah.

"Kalau dia BUMD, kerjanya memang akan lebih efisien, efektif, dan semuanya terukur. Tinggal pemda yang tetap support," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Slamet Nurdin, Senin (16/9).

Menurut Selamet, apabila telah berbentuk BUMD, pemerintah provinsi harus memberikan dukungan. Misalnya dengan membantu menyediakan SPBG dan membantu melakukan sterilisasi jalur bus. Sebab, kata dia, jika itu tidak didukung oleh pemerintah, maka headway bus akan tetap lama dan penumpukan penumpang akan terus terjadi.

Dia juga mengatakan, perlu didefiniskan lagi apa yang menjadi kewenangan serta ruang lingkup bisnis TransJakarta setelah menjadi BUMD. Misalnya, apakah BUMD juga memiliki kewenangan untuk mengelola bisnis di luar bisnisnya sendiri.

Misalnya seperti membangun Transit Oritented Development (TOD) yang menggunakan jembatan penyeberangan orang milik Dinas Perhubungan. "Jangan sampai sudah jadi BUMD tapi kinerjanya tidak meningkat karena koordinasinya tidak tuntas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika