REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK siap mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada guna meminimalisasikan atau mengurangi praktik korupsi antara penyelenggara dan peserta.
"Kami ada rencana untuk kerja sama dengan seluruh komisi Negara dan NGO (lembaga swadaya masyarakat,red) untuk bersama-sama membantu KPU agar proses pelaksanaan Pemilu berjalan akuntabel sehingga yang terpilih juga akuntabel," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja usai ceramah di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Senin.
Upaya pemberantasan korupsi dalam pemilu dan pilkada menyebabkan para pejabat Negara dan anggota dewan yang terpilih merupakan produk dari hasil korupsi selama pelaksanaan pemilu dan pilkada.
"Kami memang tidak bisa mengawal seluruh pelaksanaan pilkada, sudah delapan proses pilkada yang kami kawal, tapi dengan demikian ada pembelajaran untuk mengawal Pilpres dan Pileg 2014 nanti," tambahnya.
KPK mencatat selama kurun waktu 2004 hingga 2013, anggota parlemen termasuk yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi, selain juga bupati dan gubernur.
"Orang-orang itulah produk KPU, sehingga kalau KPU tidak bekerja dengan baik akan muncul koruptor seperti itu," kata Adnan di hadapan puluhan petugas KPU Pusat.
Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan kegiatan seperti ceramah dari anggota KPK itu merupakan kegiatan yang akan dilakukan secara rutin oleh KPU.
Hal itu dilakukan agar seluruh jajaran KPU dapat memahami konteks Pemilu secara menyeluruh dan menerapkannya dalam mewujudkan Pemilu yang bersh, jujur dan adil.
"Ini akan menjadi program rutin dua mingguan, akan dihadirkan orang-orang dari institusi yang memiliki reputasi baik dan diakui bersama," kata Sigit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
