REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan segera diterapkan di Jakarta. NamunWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin penerapan teknologi proyek tersebut tidak harus mengeluarkan dana dari APBD.
"Ya kita sih asal enggak keluar duit. Artinya kita ingin kalau sudah dapat sistemnya nanti kita mau lelang investasi," ujar dia, Jumat (13/9).
Karena ERP dibangun investor, lanjut dia, maka mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Sementara, keuntungan yang diterima pemerintah DKI akan dialokasikan untuk membeli bus gratis.
Dia menjelaskan, Swedia menawarkan teknologi terbaru dalam penerapan ERP. Di negara lain, kata Ahok, ERP masih menggunakan sistem seperti e-toll card yang menggunakan kartu seperti kartu ATM. Sementara teknologi yang dipakai di Swedia, kata dia, memakai sistem seperti alarm anti-maling yang banyak diterapkan di mal.
Menurut Ahok, sistem tersebut lebih praktis dan murah karena uang akan langsung didebet dari rekening pengguna. Sehingga pengguna tidak perlu melakukan isi ulang seperti halnya jika menggunakan sistem e-toll.
Mantan anggota DPR ini berharap, ERP sudah bisa diterapkan di Jakarta pada 2014. Apalagi, kata dia, payung hukum ERP juga sudah keluar sejak Juli lalu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun ia masih akan melakukan kajian demi menemukan sistem yang paling pas untuk diterapkan di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika