REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Ombudsman RI Perwakilan Bali mengharapkan pelaksanaan pegawai negeri sipil (PNS) di Bali benar-benar bersih dan terbebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Karena itu, kata Asisten Bidang Pencegahan Obudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, masyarakat jangan mudah percaya dengan janji-janji para calo PNS.

"Sudah tidak ada masanya lagi calo menawarkan jasa untuk menguruskan pengangkatan PNS itu. Mereka kan maunya menipu untuk dapat imbalan uang," kata Sri di Denpasar, Bal, Jumat (13/9).

Hal itu dikemukakan Sri dalam acara jumpa wartawan sehubungan rencana rekrutmen PNS di Kabupaten Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar. Jumpa pers dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen itu.

Pengangkatan PNS di Bali tahun lalu sempat dicederai oleh berbedanya nilai hasil ujian PNS yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, dan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB)

Karena hal itu pula, tahun ini, Kementerian PAN dan RB tidak meluluskan usulan Pemprov Bali dan Pemkab Badung untuk merekrut PNS, padahal mereka memerlukan tenaga PNS tambahan. "Jadi untuk sementara mereka bisa menggunakan tenaga honor daerah," kata Sri.

Pengangkatan PNS saat ini menggunakan sistem Computerisasi Assisted Tes (CAT). Karena itu jelas Sri, hasilnya tidak bisa dipermainkan atau diselewengkan. Kalau masyarakat ada yang ingin menjadi PNS, maka mereka harus benar-benar siap untuk mengikuti pelaksanaan ujian yang dilaksanakan oleh panitia.

Sri membenarkan kalau saat ini masih ada calo yang berkeliaran dengan menunjukkan nomor induk pegawai (NIP) calon PNS. Tapi kata Sri, semua itu palsu dan mereka membuatnya sendiri. "Jadi jangan mau ditipu-tipu calo," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika