REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x1000 Megawatt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Hal tersebut disebakan pemerintah menyadari arti strategis dari proyek tersebut, khususnya untuk penyediaan pasokan listrik di Pulau Jawa.
"PLTU juga menyediakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada wilayah dan lingkungan di sana," ujar Mahendra dalam konferensi pers Financial Policy Dialogue Framework Kementerian Keuangan dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (12/9).
Mahendra membenarkan adanya kendala dari sisi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTU. "Tapi lahan yang dibutuhkan sudah diperoleh, lalu kemudian tanah itu sedang dalam proses untuk sertifikasi dan kami harapkan bisa selesai waktu dekat," kata Mahendra.
Selain itu, hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pun telah rampung dan diharapkan bisa disetujui oleh pemerintah daerah. Sehingga penyelesaian sisa lahan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.
"Agar momentum untuk terus melaksanakan PLTU Batang bisa berlanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan masalah pembebasan lahan terkait pembangunan PLTU Batang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan sosial budaya.
"Kadang-kadang persoalan ekonomi itu, kultur masyarakat juga harus didekati," ujar Hatta.
Hatta mengharapkan groundbreaking pembangunan PLTU Batang dapat dilakukan pada tahun ini. "Mudah-mudahan selesai kok," kata Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika