REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono mengingatkan dalam proses penerimaaan calon pegawai negeri sipil tidak ada lagi 'titipan' dalam upaya menciptakan reformasi birokrasi yang bersih dan berjalan baik.

"Mari kita kawal perjalanan reformasi birokrasi antara lain dengan penyederhanaan struktur instansi dengan mengelola personalia dan promosi. Jadi jangan ada lagi 'titipan' CPNS," kata Wapres Boediono saat memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 di Jakarta, Kamis (11/9).

Dalam kesempatan rapat reformasi birokrasi, Wapres dihadapan para menteri dan pejabat tinggi negara selalu mengingatkan agar cara 'titipan' dalam proses rekrutmen CPNS dihentikan. Wapres mengutip empat tujuan reformasi birokrasi yang sangat mendasar yakni tercapainya peningkatan pelayanan publik, penekanan kasus-kasus korupsi, penghematan dan efisiensi biaya serta perbaikan mutu kebijakan publik.

Permintaan Wapres tersebut terkait dengan dimulainya proses penyaringan CPNS hampir di semua instansi pemerintah. Wapres mengaku sejak menduduki posisi RI2 sudah mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan rencana jangka panjang, sehingga hasilnya kemungkinan besar tidak dilihat saat pemerintahan sekarang.

Boediono mengakuu memang mendapat penugasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawal proses dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Saya memang mendapat tugas dari Bapak Presiden," kata Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika