REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menilai kenaikan upah buruh sebaiknya tidak terlalu tinggi karena dinilai akan memberatkan perusahaan-perusahaan di tengah gejolak ekonomi saat ini.

"(Upah) naik ya perlu, tapi jangan terlalu jauhlah," ujar Hatta saat ditemui usai menjadi pembicara dalam "Danareksa Macro Forum 2013" di Jakarta, Selasa (10/9). Hatta tidak menyebutkan nominal ideal kenaikan upah buruh tersebut, namun menurutnya kenaikan sebesar 50 persen seperti yang dituntut oleh sejumlah serikat pekerja di Tanah Air tidak realistis.

"Tidak realistis kalau perusahaan dibebani tambahan 50 persen. Itu membuat perusahaan bisa tidak kuat dan 'lay off' (bangkrut) dan itu kan merugikan semua," ujar Hatta. Hatta meyakini, serikat-serikat pekerja di Indonesia pasti juga memahami kondisi dan kapasitas perusahaan tempat mereka bekerja dalam memberikan upah layak bagi para buruh tersebut.

Dia memperkirakan bahwa tidak semua meminta upah buruh 50 persen. Serikat pekerja itu, dinilainya, paham kekuatan dari perusahaan-perusahaan. Menurut Hatta, antara pemerintah, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) perlu duduk bersama membahas masalah kenaikan upah buruh sesuai dengan kondisi inflasi terkini.

"Menurut pandangan saya, inflasi plus itulah yg dibicarakan. Kalau inflasi plus berarti ia mengalami kenaikan, kalau inflasi saja baru mempertahankan daya belinya," tutur Hatta.

Ia percaya, semua pihak pasti ingin mendapatkan solusi terbaik terkait kenaikan upah buruh ini, di mana perusahaan tidak terbebani, namun juga tanpa mengabaikan kesejahteraan para buruh. "Tidak ada negara di dunia ini yang ingin pekerjanya tidak sejahtera, tapi dalam situasi di mana kita mendapat tekanan ekonomi saat ini, perusahaan-perusahaan pun sedang dalam konsolidasi. Ya di situlah kita perlu bicarakan," tukas Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika