REPUBLIKA.CO.ID,KEEROM--Dana sebesar Rp900 juta anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Keerom, Papua diduga dikorupsi oleh seorang kontraktor berinisial RH.
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Keerom AKBP Pasero mengatakan dana sebesar Rp 900 juta ini diperuntukan bagi 2000 petani yang ada di Distrik Arso dan Skamto.
"Saat ini kami tengah melakukan penyelidikan pada kasus korupsi pengadaan pupuk fiktif ini," ujarnya kepada Antara di Jayapura, Selasa.
Kapolres Pasero menjelaskan dengan adanya pupuk bersubsidi ini maka setelah anggarannya dicairkan seharusnya pupuknya sudah ada. Tetapi, pada kenyataannya tidak ada pupuk sama sekali.
"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan tersangkanya baru satu," tandasnya.
Ia mengungkapkan dari pengembangan-pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi ini, tersangka bisa saja terus bertambah.
Lebih lanjut Kapolres Pasero menuturkan kasus dugaan korupsi ini mulai terendus setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat selaku petani penerima pupuk bersubsidi ini.
"Hingga saat ini saksi yang kami periksa sekitar 4-5 orang," urainya.
Ia menambahkan pupuk bersubsidi ini merupakan proyek tahun 2012 dimana pencairan dananya dilaksanakan pada bulan Februari atau Maret 2013.
"Jadi sebenarnya tahun 2013 ini, pupuk bersubsidi tersebut sudah tidak ada, tapi karena barangnya fiktif maka harus diusut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika