REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengamat politik I Nyoman Wiratmaja berpendapat PDI Perjuangan lebih cocok mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden daripada Megawati yang merupakan ketua umum partai berlambang banteng gemuk itu.
"Akan menjadi keputusan yang blunder kalau Megawati kembali maju menjadi capres PDIP karena pamornya sudah jauh turun," katanya yang juga akademisi dari Universitas Warmadewa itu, di Denpasar.
Apalagi kalau PDIP sampai memutuskan Megawati sebagai capres berpasangan dengan Jokowi sebagai cawapres, menurut dia, akan lebih mudah capres dari parpol lain untuk mengalahkan.
"Saat ini memang popularitas Jokowi tinggi, tetapi untuk pertarungan secara nasional tidak bisa begitu saja mempercayai hasil survei. Berdasarkan pengalaman hasil pilkada di berbagai tempat, banyak juga hasil survei yang meleset apalagi pemilu dihelat masih satu tahun lagi," ujarnya.
Ia menambahkan, mesin PDI Perjuangan harus benar-benar solid hingga tataran akar rumput di tengah posisi PDIP yang tak lagi dominan dalam berbagai pilkada.
"Jokowi popularitasnya tinggi karena dinilai masyarakat sampai sejauh ini sebagai sosok yang bersih, lugu dan dekat dengan rakyat. Ia juga belum tersentuh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta konsisten melaksanakan program pembangunan yang sudah digagas," katanya yang aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar itu.
Tetapi kalau PDIP ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2014, ujar dia, partai itu tidak cukup mempunyai kekuatan dengan berjuang sendiri. "Kalau mau menang, PDIP harus bergabung dengan parpol lainnya yang tidak bisa dikesampingkan memiliki kader militan juga," ujar Wiratmaja.
Di samping itu, ucap dia, Megawati harus legowo untuk mempercayakan posisi capres pada Jokowi dan jangan bersikukuh untuk maju lagi.
"Megawati lebih baik berperan sebagai pemegang kendali yang menentukan siapa yang akan maju dari partainya daripada mencalonkan diri kembali," katanya.
Terhadap kemungkinan pilihan Jokowi disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai cawapres, menurut Wiratmaja itu kurang tepat karena akan terjadi masalah bagi Jakarta jika ditinggalkan kedua pemimpinnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika