Jumat 06 Sep 2013 08:17 WIB

Investasi di Kulonprogo Rp 4,32 Triliun

Rep: Heri Purwata/ Red: Djibril Muhammad
Investasi (ilustrasi)
Foto: Reuters/Leonhard Foeger
Investasi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Investasi ke Kabupaten Kulonprogo pada semester I Tahun 2013 mencapai Rp 4,32 triliun. Investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dialokasikan ke 22 sub sektor.

"Bila dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi peningkatan Rp 800 miliar," kata Bupati Kulonprogo, H Hasto Wardoyo pada Coffee Morning dan Syawalan dengan para pengusaha yang menanamkan investasinya di Kulonprogo, di Wates, Kamis (5/9).

Dikatakan Hasto, masuknya investor ini setelah dibukanya kawasan industri di Sentolo dan hal itu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW). Selain itu juga adanya sembilan wilayah yang dikembangkan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hasto mengharapkan agar para investor yang menanamkan investasi di Kulonprogo untuk komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah.

Dalam kesempatan itu Hasto juga menjelaskan tentang perkembangan rencana pembangunan Bandara Internasional di Temon.

Menurut dia Bandara merupakan harga mati demi kemajuan masyarakat Kulonprogo. Sebab, tanpa adanya akses yang dibuka di Kulonprogo, tidak adanya koneksitas ke kota maka untuk maju dengan cepat bagi Kulonprogo akan sangat sulit.

"Bandara saat ini tahapan masih menunggu IPL (Izin Penetapan Lokasi) dan diharapkan  turun Permen (Peraturan menteri). Sedang tahun 2014 nanti akan ada pergantian pemerintahan (Pemilu), padahal pembangunan bandara multiyears yang pemrakarsa Angkasa Pura I dengan Kementerian Perhubungan," kata Hasto menerangkan.

Menurut Hasto, dirinya belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sebab masterplan dan IPL belum turun sehingga Pemkab Kulonprogo belum memiliki dasar untuk melakukan sosialisasi ke warga.

Ada empat alternatif yang akan dijadikan Bandara, sehingga belum tahu mana yang akan dipilih. "Kalau sudah ada yang dipilih tanah maupun bangunan warga yang kena sudah terang benderang," tutur Hasto.

Ia yang menambahkan untuk pembebasan tanah, Pemkab hanya melayani individu bukan dengan kelompok.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement