REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang diminta para buruh, sepertinya sulit direalisasikan Pemprov DKI. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, meminta pengertian buruh, karena saat ini Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang juga berdampak pada perekonomian di ibu kota. Terlebih, nilai tukar rupiah pun terus melemah terhadap dolar.

"Melihat situasi seperti ini, rupiah melemah, devisit anggaran, impor masih ditahan, malah kita ribut masalah UMP. Kalau saling menang ya repot, saling ada pengertian lah, antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Saling mendukung karena situasi ekonomi sekarang seperti ini," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, seperti dilansir situs beritajakarta.

Dikatakan Jokowi, para buruh diminta untuk menggunakan logikanya dalam meminta kenaikan UMP. Selain itu, para buruh juga harus belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Karena dengan kenaikan UMP yang cukup signifikan pada 2012 lalu, beberapa perusahaan sampai gulung tikar. Karena itu, ia berharap jangan sampai pada tahun ini, lebih banyak lagi perusahaan yang gulung tikar.

"Saya kira perusahaan sampai saat ini masih bisa bertahan saja sudah cukup bagus. Jangan sampai nanti malah akan lebih banyak yang di PHK. Tapi kan saya bukan penentu, karena penentunya adalah Apindo dan buruh, saya hanya tanda tangan saja," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Priyono mengatakan, sejak Maret hingga Juli pihaknya terus melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Survei masih akan dilakukan dua kali lagi yakni pada September dan Oktober ini. "Survei KHL sudah dilakukan 6 kali, tinggal 2 kali lagi yang berkaitan dengan transportasi itu kan ada perubahan," kata Priyono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika