REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Untuk mengantisipasinya minimnya partisipan atas sosialisasi senyap pemilukada, tiap-tiap pasangan calon mengunggulkan janji kongkrit jangka pendek saat menjabat gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan sekaligus untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan.
Pasangan calon gubernur Bambang DH-Said Abdullah menyatakan, akan mengalokasikan dana pembangunan desa sebesar Rp 500 juta. Menurutnya, anggaran tersebut sudah pasti menjadi prioritas karena sumber keterpurukan daerah umumnya karena minimnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tertinggal.
"Ini pasti, bukan hanya janji atau rencana dari upaya meningkatkan pembangunan," kata Bambang pada Republika saat ditemui usai Debat Kandidat Calon Gubernur di Gramedia Expo, Surabaya, Rabu (21/8).
Dia mengakui, kinerja kampanye pasangan nomor urut 4 harus maksimal. Karena masa sosialisasinya tergolong singkat. Hanya ada waktu sekitar 1,5 bulan bagi kader usungan PDI perjuangan tersebut menyapa masyarakat. Sedangkan jatah calon lainnya rata-rata sudah sejak tiga bulan sebelumnya.
Belum lagi, dia menyoroti sosialisasi KPU Jatim yang dinilai kurang masif. Sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui jadwal pelaksanaan pemungutan suara dan nama pasangan calon lainnya. Hal semacam ini akan lebih menguntungkan incumben. "Jadi warga hanya mengenal pasangan calon yang itu-itu saja," ujarnya.
Calon Wakil Gubernur dari pasangan nomor urut 4, Herman S Sumawiredja juga mengakui ada perpecahan suara di kalangan NU. Namun dinilainya tidak masif. Dia mengatakan, bersatunya warga nahdiyin dan kepengurusan ormas atau parpol penggerak NU, dapat menjadi modal utama pasangannya memperoleh suara kemenangan.
Menurutnya tidak semua masyarakat NU di strata bawah merasakan manfaat kepemimpinan incumben di Jatim. Menurutnya, keluhan mereka nantinya akan menjadi alasan untuk mencari sosok lain dari kader NU sebagai kepala daerah, bukan hanya wakil. "Khofifah-Herman akan lebih mengangkat kesejahteraan masyarakat," katanya.
Berdasarkan program itu, Herman mengatakan, akan fokus pada penanganan masalah Lumpur Lapindo dalam kurun waktu 100 hari masa jabatan. Dia menganggap Pemerintah Provinsi Jatim periode ini terlalu membiarkan rakyat menjadi korban dan enggan berinisiatif menanganinya.
Hal serupa ditanggapi oleh pasangan calon independen, Eggi Sudjana. Dia menyatakan, kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf tidak mampu menuntaskan persoalan yang berlarut tujuh tahun lamanya. Padahal, kasus lumpur lapindo dinilai dapat selesai dengan cara sederhana. "Alihkan saja dana APBD, prioritaskan untuk para korban dan nanti tagih ke pihak bersangkutan," ujarnya.
Terkait minimnya partisipan Pemilukada Jatim 29 Agustus mendatang, Egi mengaku tak khawatir. Sebab, dia mengklaim, suara masyarakat yang masih mengambang akan berpihak padanya sebagai calon perseorangan. Bukan hanya itu, ada tiga elemen penting yang menjadi sumber dukungan Egi-Sihat. Yaitu, aktifis, LSM, dan kalangan perguruan tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika