REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui adanya beberapa persoalan besar di Papua dalam memutakhirkan data pemilih. Selain masalah sumber daya, proses memasukkan data ke sistem juga terhambat jaringan internet yang lemah. Untuk memasukkan DPS yang sudah didata ke dalam sidalih, petugas harus melakukan pencatatan ulang. Karena data awal dicatat menggunakan tulisan tangan.

"Pemilu di Papua siap kok, kalau ada problem di lapangan itu kan berproses dan terus kami benahi. Sebenarnya problem di semua daerah itu ada, cuma di Papua lebih ekstrem kendalanya," ungkap Ferry, Selasa (20/8).

Mantan ketua KPU Jawa Barat itu menyontohkan masalah di Kabupaten Nduga, Papua. Menurut Ferry, hingga saat ini terlalu banyak konflik dan kasus yang membuat proses pencalonan anggota DPRD terhambat. Bahkan tekanan juga diarahkan pada perangkat KPU Kabupaten Nduga. "Ada beberapa partai yang tidak mau pemilu dilaksanakan. Kantor KPU diblokir, tapi kami sudah koordinasi dengan kemendagri," jelanya.

Untuk mempercepat perbaikan DPS di Papua dan Papua Barat, KPU dipastikan Ferry telah mengirim tim yang membantu kerja PPS. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Data dan Informasi KPU untuk membantu mempercepat kerja dan tugas PPS di lapangan. Sehingga sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT), persoalan data pemilih di Papua sudah tuntas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika