REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa bulan terakhir, kerusuhan terjadi di unit pemasyarakatan baik di rumah tahanan (Rutan) seperti di Rutan Baloi, Batam, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti Lapas Tanjung Gusta dan yang terakhir Lapas Labuhan Ruku.
Maraknya kerusuhan tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan segera melakukan investigasi mendalam terkait penyebabnya.
"Antisipasi agar tidak terjadi di tempat lain, ada kerjasama antara kepolisian dan TNI sedang diintensifkan. Lebih jelas tetap harus dilakukan investigasi mendalam," kata Wakil Menkumham, Denny Indrayana dalam jumpa pers di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (19/8).
Denny menambahkan kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara, disebabkan adanya sejumlah narapidana (napi) yang tidak puas dalam penerimaan remisi HUT RI ke 68. Kemudian faktor lainnya adanya over kapasitas yang terjadi di lapas itu yang hampir 300 persen.
Ke depannya, Kemenkumham akan melakukan dua kebijakan yaitu penertiban-penertiban yang dianggap menganggu zona nyaman sehingga timbul reaksi keamanan serta penerapan PP Nomor 99/2012 secara konsisten.
Kondisi di Lapas Labuhan Ruku, lanjut Denny, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap napi yang menjadi warga binaan karena blok C di lapas tersebut yang terbakar. Pihak Lapas dan Ditjen Pas Kemenkumham juga terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan di Lapas Labuhan Ruku.
"Yang pasti kita akan tindak tegas. Untuk saat ini kita akan terus berkoordinasi erat dengan aparat kepolisian dan TNI. Agar tidak bertindak anarkis, kami juga terus introspeksi ke dalam, terutama soal pungli (pungutan liar). Kami terus tertibkan untuk pastikan pola pembinaan di lapas berjalan," jelas Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
