REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menilai pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyambut HUT ke-68 RI masih belum sesuai dengan realita di lapangan.

"Dari segi konten pidatonya tidak lebih baik dari pidato sebelumnya. Aplikasi di lapangannya belum terlihat," kata Sekjen PDI P Tjahjo Kumolo, Sabtu (17/8).

Tjahjo mencatat beberapa komponen dalam pidato kenegaraan tersebut yang masih belum terlihat di lapangan. Seperti visi dan misi presiden pada 2009-2014 untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera dan demokratis serta berkeadilan. "Di mana kesejahteraan rakyat? Realitanya peringkat indeks daya saing global posisi Indonesia terbawah di kawasan regional ASEAN," ujar Tjahjo.

Kemudian, ujarnya, dalam aspek demokrasi kenyataan di lapangan menunjukkan catatan kegagalan Indonesia. Sesuai catatan the failed index, Indonesia dikategorikan dalam posisi warning sebagai negara gagal. Bahkan menurut economist intelegent unit, Indonesia diposisikan dalam kategori flowed democracy. 

Terwujudnya masyarakat demokratis tidak dibarengi dengan tangung jawab terhadap hak asasi manusia yang bermartabat. Dilihat dari perspektif keadilan, ungkapnya, yang disampaikan SBY bahwa keadilan dinikmati merata oleh masyarakat secara aktif belum terbukti. 

"Realitanya distribusi pendapatan dikuasasi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi," papar anggota Komisi I DPR tersebut.

Harusnya, tambah dia, pidato kenegaraan SBY memberikan arahan dan perintah kepada pembantunya untuk segera dan cepat tanggap melaksanakan arahan presiden. Meski hingga saat ini realita di lapangan masih belum terlihat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika