REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi di bidang minyak dan gas yang lebih besar lagi.

"Kalau baru-baru ini yang ditangkap KPK pemain kecil karena ada yang besar lagi," kata Pramono ketika menghadiri acara Center for Election and Political Party Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang memberikan pemahaman politik kepada pemilih pemula di Balairung UI Depok, Kamis (15/8).

Namun, dirinya tetap memberikan apresiasi kepada KPK karena berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Menurut Pramono, dengan kewenangan yang besar bagi SKK Migas untuk mengelola minyak dan gas, tentunya rawan akan adanya penyimpangan. Ia mengatakan bahwa ada proses persaingan bisnis juga di dalam pengelolaan migas.

"Jadi, KPK perlu melakukan pendalaman terhadap kasus korupsi di migas tersebut," ujar Pramono.

Dikatakannya, pemasukan di bidang migas merupakan yang kedua terbesar setelah pajak. Pramono mengatakan bahwa ada kaki tangan pemain besar di pengelolaan migas. Untuk itu, KPK sudah waktunya untuk membuka hal tersebut kepada publik.

"Penangkapan Kepala SKK Migas merupakan pintu masuk untuk mengungkap yang lebih besar. DPR tentunya mendukung," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika