REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Sebanyak 42 panitia pemungutan suara di Kota Malang mengancam memboikot pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur karena KPU Provinsi Jatim tidak membalas surat dari mereka terkait dengan dana operasional tempat pemungutan suara.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Lowokwaru Amir Mukminin di Malang, Rabu, menyatakan ke-42 kaukus PPS tersebut kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik kota maupun provinsi, sebab sampai saat ini komisioner KPU tidak merespons surat tersebut.

"PPS mengirimkan surat ke KPU terkait dengan masalah anggaran di tempat pemungutan suara (TPS) yang menyusut cukup tajam jika dibandingkan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Mei lalu. Kalau tidak ada respons, bisa-bisa pada saat pilgub nanti 42 PPS itu vakum," tegasnya.

Ia mengemukakan bahwa ke-42 PPS tersebut meminta KPU untuk merevisi anggaran untuk sejumlah item dana operasional di TPS, seperti anggaran untuk sewa tenda yang sebelumnya sebesar Rp700 ribu menjadi Rp200 ribu.

Selain itu, anggaran uang makan anggota KPPS di TPS hanya sebesar Rp 10 ribu, padahal saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sebesar Rp 25 ribu/orang serta biaya alat tulis kantor (ATK) hanya Rp 10 ribu dan sebelumnya sebesar Rp 150 ribu.

Amir menilai sikap KPU tersebut menunjukkan ketidakprofesionalannya sebagai penyelenggara pemilu, bahkan tidak dewasa dalam menyikapi permasalahan.

Pada saat pilgub, honor PPS sebesar Rp 350 ribu/bulan, sedangkan pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sebesar Rp 600 ribu/bulan, sementara honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) justru dinaikkan dari Rp 1,250 juta/bulan menjadi Rp  1,5 juta (ketua) dan anggota dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,250 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika