REPUBLIKA.CO.ID, JATINEGARA -- Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta, belum akan direlokasi pada waktu dekat ini.
Sebelumnya santer diberitakan bahwa PKL yang ada di Jatinegara akan dipindahkan ke SMPN 14 Jatinegara yang terletak persis di depan pasar tersebut. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang memang berencana melakukan hal serupa.
Namun hal tersebut dibantah oleh Koordinator PKL di Pasar Jatinegara, Faisal. Menurutnya, selama ini terjadi salah pengertian antara pemberitaan di media dengan apa yang terjadi di lapangan.
Area yang hendak direlokasi sebenarnya adalah para PKL di kawasan Pasar Burung dan Pasar Gembrong yang terletak tidak jauh dari Pasar Jatinegara.
''Di daerah sana kan rawan sekali macet,'' kata Faisal, Selasa (13/8). Sehingga, ujarnya, yang semestinya diberitakan akan terjadi relokasi adalah di Pasar Burung, bukan di Pasar Jatinegara.
Faisal juga menjelaskan, berdasarkan informasi yang dia ketahui, relokasi dari Pasar Burung ke SMPN 14 akan mengalami banyak tentangan. Terutama dari kalangan orangtua murid dan komite sekolah.
Ia juga menambahkan jika bangunan SMPN 14, yang juga menjadi satu dengan SDN 03 Petang, dan Yayasan Merdeka Jatinegara, merupakan milik seseorang dari Belanda dan akan sangat menyulitkan dalam hal perizinan. ''Apalagi itu instansi pendidikan, sayang kalau dihilangkan,'' ujar Faisal.
Faisal justru memberi saran kepada Pemerinta Provinsi DKI Jakarta untuk memindahkan para PKL di Pasar Burung ke bekas Gedung PLN yang terletah tidak jauh dari sana. Dengan luas sekitar dua ribu meter, menurut Faisal di sana cukup untuk membangun area dagang hingga setinggi tiga lantai.
Sebagai orang yang sudah lama bekerja di Pasar Jatinegara, bagi Faisal tidak ada masalah pada hubungan antara pedagang, kepala pasar, serta aparat keamanan sekitar, sehingga masih belum ada rencana untuk merelokasi PKL di sana.
''Apalagi di sini bebas dari premanisme juga,'' kata Faisal. Selaku koordinator PKL, Faisal juga mengaku tegas dalam menerapkan peraturan pada para pedagangnya.
Hanya para pedagang dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta-lah yang diizinkan untuk berdagang di sana. Untuk para warga pendatang, Faisal tidak tertarik untuk mengurusnya. Baginya, sangat penting untuk mendahulukan para pedagang asli Jakarta supaya hajat hidup warga ibukota bisa semakin membaik.
Faisal kemudian juga menggarisbawahi sejumlah peningkatan fasilitas yang perlu dilakukan oleh Pasar Jatinegara, salah satunya adalah area parkir yang kurang luas. Padahal pada saat-saat tertentu seperti bulan Ramadhan kemarin, pasar ini dipenuhi oleh ribuan pengunjung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
