REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi X DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto meminta agar survei Kurikulum 2013 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di sekolah-sekolah sasaran pada pekan ketiga Agustus 2013 dilakukan dengan jujur.
“Kemdikbud harus jujur dalam melakukan survei tersebut agar bermanfaat bagi perbaikan implementasi Kurikulum 2013,” ujar Itet dihubungi Ahad (11/8).
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu mengatakan survei, evaluasi, dan kajian, atau dalam istilah Kemdikbud Sensus Implementasi Kurikulum 2013, memang penting untuk dilakukan agar ada umpan balik dan perbaikan implementasi Kurikulum 2013.
Namun, sensus tersebut, kata dia, tidak banyak memberikan manfaat untuk menggambarkan implementasi Kurikulum 2013. “Independensinya sangat diragukan karena dilakukan oleh internal Kemdikbud. Hasilnya akan bias,” katanya.
Ia menilai seharusnya evaluasi dilakukan oleh pihak indepependen atau Kemdikbud membentuk tim independen yang melibatkan berbagai unsur misalnya LSM pendidikan, praktisi pendidikan, atau pengamat pendidikan.
Menurutnya tugas pengawasan terhadap Kurikulum 2013 ada pada Tim Pengawas yang sudah dilatih di Jogyakarta tgl 8-14 Juli 2013 lalu yang dilatih oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK) Kemdikbud.
Tim ini mempunyai peran untuk mengawal dan mendampingi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam atau di luar kelas.
“Supervisi merupakan salah satu tugas pengawas dalam mengawal kesuksesan Kurikulum 2013. Yang disupervisi adalah manajerial dan akademik (supervisi kelas dan supervisi klinis),” kata dia.
Itet juga mengaku sangsi terhadap hasil dari survei yang akan diselenggarakan selama sepuluh hari sejak tanggal 19 Agustus 2013 tersebut. Jika hasil survei baik, ujarnya, merupakan hal yang wajar karena sekolah yang menjadi sasaran memang sekolah yang terakreditasi A.
“Tetapi akan menjadi tidak wajar jika hasil surveinya jelek, bisa dibayangkan jika impelementasinya di sekolah yang biasa atau sekolah yang akreditasinya kurang bagus,” tuturnya.
Lebih lanjut Itet menyatakan agar hasil survei dilaporkan ke DPR sebagai bahan pembahasan pengambilan keputusan tentang keberlanjutan implementasi Kurikulum 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
