REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie merasa optimistis pelaksanaan pemilu 2014 akan lebih baik ketimbang 2009.

"Pada 2009 aturan-aturan mengenai pemilu masih rawan karena undang-undang telat disahkan. Namun kini undang-undang telah selesai sehingga lebih siap untuk dilaksanakan pemilu," kata Jimly di Jakarta, Sabtu (10/8).

Pada 2009, katanya, KPU di berbagai daerah dibentuk telat. Sedangkan pada 2014 sudah dibentuk, meski pun ada beberapa yang belum. Selain itu, anggota KPU yang dipecat DKPP juga akan sudah banyak yang diisi kembali.

Menurut dia, susunan KPU Pusat dan Bawaslu sudah siap tentunya untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi. "Saat ini juga sudah dibentuk DKPP yang akan memantau pelanggaran kode etik anggota KPU," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dia mengharapkan apa yang dilakukan DKPP dengan memecat anggota KPU di berbagai daerah yang bermasalah akan menimbulkan efek jera. "Kita akan bangun integritas elektoral sistem yang akan membuat pelaksanaan pemilu lebih baik lagi," katanya. 

Ketika ditanya mengenai hal yang perlu diwaspadai, Jimly mengatakan tentang daftar pemilih tetap. Ia menyatakan, masalah administrasi kependudukan merupakan hal yang krusial. Karenanya, diharapkan ada verifikasi terbuka tentang hal itu.

Selain itu, katanya, perlunya pertisipasi dari pengurus RT dan RW agar pelaksanaan pemilu dapat lancar dan berkualitas. "Selain itu juga, pemerintah wajib memberi dukungan kepada KPU," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika