REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, memastikan bahwa Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, yang juga Ipar Ketua Umum Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, tidak akan dipaksakan untuk memenangkan konvensi Partai Demokrat. Ini jika hasil suveinya tidak menunjukkan dia yang tertinggi.
“Memang ada isu bahwa Pramono Edhie akan diuntungkan dalam konvensi karena ipar dari SBY. Tapi kami pastikan konvensi akan berjalan fair, sehingga meski dia anggota keluarga SBY tidak akan didukung jika hasil surveinya lebih rendah dari calon-calon peserta konvensi lainnya,” ujar Syarief dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (1/8).
Menurutnya, hasil konvensi tidak ditentukan oleh DPP, DPD, ataupun DPC Demokrat, tapi oleh hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel tanpa pesanan. Pramono, menurutnya, akan bertarung secara fair dengan para peserta konvensi lainnya yang rencananya jelasnya akan diumumkan setelah SBY menyelesaikan lawatannya ke Rusia pada 8 Agustus. “Nanti akan diumumkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik,” tegasnya.
Mengenai persoalan bahwa mentri yang ingin maju konvensi supaya mundur dari jabatannya sehingga tidak menggangu kinerjanya, Syarief membantah pernah mengatakannya. Dia hanya menyampaikan pesan SBY bahwa para mentri yang ingin ikut dalam konvensi supaya keikutsertaannya dalam konvensi tidak menggangu kinerjanya.
“Semuanya tergantung mentrinya apakah dia menggangap bisa atau tidak bisa membagi waktu,” tegasnya. Syarief pun memastikan bahwa mentri-mentri yang ikut konvensi tidak akan menggunakan dana kementrian untuk membiayai kegiatan konvensinya.
Dalam kesempatan itu Syarief juga memastikan bahwa ada tiga kader Demokrat yang akan ikut dalam konvensi itu. Mereka adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, Anggota Dewan Pembinan Pramono Edhie Wibowo, dan juga Hayono Isman, tegasnya.
Sebelumnya, Marzuki Alie mengatakan, tidak tepat kalau ada kewajiban untuk mundur dari jabatan publiknya jika ingin maju konvensi disamaratakan untuk semua peserta konvensi. Jabatan pimpinan DPR yang disandangnya itu sifatnya kolektif kolegial, sehingga menurutnya tidak akan mengganggu kinerja dewan. “Tetapi kalau memang ada aturan saya harus mundur dari jabatan ketua DPR maka saya akan mundur,” tegasnya.