REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai, usulan pembatasan atribut kampanye idak perlu dilakukan. Karena dalam era dengan sistem proporsional terbuka semua caleg pasti akan berlomba-lomba mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Salah satunya melalui sosialisasi menggunakan atribut. "Harusnya KPU serius menindak pelanggaran kampanye di media. Banyak yang sudah curi start"  kata dia, Kamis (1/8).

ANnggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahadi Zakaria juga berpendapat gagasan tersebut bertentangan dengan politik proporsional terbuka yang dijalankan pada pemilu 2014.

"Apakah fairness itu ada dalam sistem pemilihan suara terbanyak? Apa pun akan dilakukan oleh caleg karena semua orang ingin menang, dan semua bebas bersaing dalam sistem proporsional terbuka saat ini," kata Rahadi.

Semangat yang coba dibangun KPU, diakui Rahadi sangat baik. Karena dengan pembatasan kuota alat peraga yang digunakan semua caleg akan memiliki kesempatan yang sama. Tidak bergantung pada modal yang dimiliki masing-masing caleg. Namun, gagasan yang bagus tersebut menurutnya akan sulit direalisasikan di lapangan.

Karena, bagi caleg saat ini, seberapa banyak pun aturan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu, kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Bila aturan KPU tidak diserta dengan pengontrolan yang kuat, gagasan KPU itu akan sia-sia belaka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika