REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui belum optimalnya kinerja panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) terkendala beberapa hal. Selain adanya potensi pantarlih siluman, persoalan fasilitasi anggaran masih jadi kendala utama.
"Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti adanya pantarlih siluman ini, namanya ada, tapi kerjanya gak ada. Nanti akan kami cek apa benar ada pantarlih yang tidak bekerja," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (1/8).
Selain itu, ujarnya, beberapa daerah mengalami persoalan serius karena fasilitasi anggaran tidak berjalan baik. KPU di provinsi dan kabupaten/kota kadang mengalami kendala dalam mengurus anggaran dengan dirjen anggaran di daerah masing-masing. Padahal anggaran dari pusat sebenarnya sudah diturunkan.
"Itu yang problematik dan menyulitkan kinerja aparat kami di bawah. Makanya agar ini tidak terjadi lagi, kami menginginkan anggaran kami tidak 076, tapi jadi anggaran 999," ujar Husni.
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan 20 persen pemilih belum terdaftar dalam DPS 2014. Hasil penelitian itu didapatkan LP3ES dengan menjadikan pantarlih sebagai responden secara acak di tiga provinsi di Indonesia yang mewakili setiap region, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Maluku.Penelitian dilakukan pada 11-17 Juli 2013.
LP3ES mendapati, dari 117 pantarlih yang ditanyai sebanyak 20.5 persen menyatakan belum melakukan pencatatan terhadap pemilih yang harusnya layak terdaftar dalam DPS. Sementara, dari 91 pantarlih yang disurvei di Maluku, 10.9 persen juga belum melakukan pencatatan terhadap pemilih yang harusnya terdaftar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
