REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terkait adanya indikasi korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan BUMD yang bergerak di bidang pengadaan daging di Jakarta pada Selasa (30/7) lalu.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan pihaknya masih mengkaji adanya indikasi korupsi ini. "Belum (disimpulkan) kesitu (penyelidikan), yang penting kan karena kepentingan publik ada di situ," kata Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (31/7).

Busyro telah mengetahui adanya pertemuan antara tim dari KPK dengan Pemprov DKI Jakarta terkait adanya indikasi korupsi tersebut. Namun ia mengaku belum mengundang tim tersebut untuk memperoleh hasil dari pertemuan itu.

Namun, ia menyambut positif dengan keterbukaan Ahok yang mempersilakan KPK untuk mendalami adanya indikasi korupsi ini. Apalagi KPK sudah memiliki pengalaman menangani kasus yang rawan terjadi korupsi dalam pengadaan daging seperti kasus dugaan suap dalam pengaturan kuota impor daging.

"KPK kan punya pengalaman berdasarkan kasus-kasus yang ada di sektor mana yang rawan terjadinya fraud, itu seperti membuat kebijakan yang by design korupsi termasuk sektor ini tadi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika