REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik dinasti politik di Indonesia, kian mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan dari penguasa hanya ingin melanggengkan oligarki kekuasaannya. Parahnya lagi bila lingkaran utama dari mereka pernah terjerat korupsi. Maka itu, pelanggengan kekuasaan harus dicegah.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito mengatakan, praktik dinasti politik di negeri cenderung semakin tak sehat. Hal itu tercermin dalam pemilukada di berbagai daerah. Terbaru, ia merujuk pelaksanaan Pilgub Sumatra Selatan, yaitu majunya Maphilinda, istri mantan gubernur Sumsel Syahrial Oesman, yang maju sebagai calon wakil gubernur.

Padahal, Syahrial merupakan kepala daerah, yang pernah terjerat kasus korupsi. Meski secara politik berhak dicalonkan dan mencalonkan diri, namun dilihat dari fatsun politik, kurang layak diusung.

"Itu adalah contoh, bagaimana demokrasi Indonesia masih mengalami pendangkalan, saat etika tidak pernah menjadi dasar dalam berpolitik," ujar Arie kepada wartawan di Jakarta, Ahad (28/7).

Ia tidak kaget, lantaran selama ini begitu banyak aturan tentang pemilukada memang tak memiliki makna. Alhasil, persoalan etika tidak lagi menjadi perhatian utama masyarakat. "Publik dan pemilih terlalu apatis, bahkan sebagian besar pragmatis. Sehingga dinasti politik makin merajalela," kata Arie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika