REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua meminta ada aturan khusus bagi para menteri yang akan mengikuti konvensi capres. Hal ini agar tidak terjadi campur aduk antara tugas menteri dengan kewajiban capres. "Sistem kerjanya harus diatur sepengetahuan presiden. Kita tidak bisa melihat ada menteri berkampanye," kata Max ketika dihubungi Republika, Senin (29/7).

Max menyatakan, ada dua opsi peraturan bagi menteri yang ingin menjadi peserta konvensi. Pertama, meletakan jabatan sepenuhnya. Kedua, mewakilkan jabatannya ke pihak lain selama menjalani proses kampanye. 

Jalan terbaiknya, ujar dia, menyerahkan dua opsi itu kepada presiden selaku atasan menteri. "Pengaturannya diserahkan kepada presiden, bukan domain kita. Yang jelas kalau dia mau maju sebagai capres jabatan harus dia tinggalkan atau diberikan kepada orang lain," ujarnya.

Max juga menanggapi kritik Yusril Ihza Mahendra yang meminta peserta konvensi dari luar Demokrat diberi kebebasan tidak meninggalkan partai lama. Menurut Max, Yusril mesti menyadari bahwa konvensi capres ini diselenggarakan oleh Demokrat, bukan lembaga umum. "Jadi otomatis yang masuk ke situ sudah punya komitmen punya dasar berpikir, itu Demokrat," kata Max.

Yusril juga diminta tidak membangun opini yang malah menyudutkan Demokrat. Menurut Max bila tak ingin meninggalkan Partai Bulan Bintang (PBB) yang sedang dibesarkannya, maka sebaiknya bergabung menjadi mitra koalisi saat menang di pemilu presiden. "Kalau mau ikut jangan membentuk opini. Karena itu adalah usaha dari Demokrat. Ikuti saja kalau mau," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika