Jumat 26 Jul 2013 09:36 WIB

Cegah Korupsi, Diusulkan Debat Capres Tak Lewat Iklan

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum diminta untuk menyiapkan kanal bagi masyarakat untuk mengenal para calon presiden (capres) untuk Pemilu 2014. Kanal tersebut diminta dalam bentuk perdebatan capres, bukan seperti kampanye dalam bentuk iklan atau malah survei.

Menurut Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, perdebatan capres tersebut dapat mencegah tindak pidana korupsi yang bakal terjadi dalam ajang-ajang kampanye tersebut. Debat capres, dinilainya, jauh lebih baik bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal seperti visi, misi, dan rekam jejak para capres.

“KPU harus menyiapkan perdebatan untuk pemilu legislatif dan juga utamanya pemilu presiden. Sekarang masyarakat hanya mengetahui calon presiden melalui iklan saja dan juga survei-survei popularitas saja, tanpa bisa membuat masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon-calon pemimpinnya dalam membawa Indonesia yang lebih baik,” katanya dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (26/7).

Indikator kepemimpinan, lanjutnya, bukan saja dilihat dari popularitasnya, melainkan dari kontribusi terbaik dalam pemikiran dan tindakan. Hal ini belum tentu bisa terlihat dari hasil survei atau iklan. "Kemampuan ini bisa diukur melalui perdebatan. ”Kemampuan pemimpin itu bisa diukur melalui perdebatan. Iklan dan survei itu manipulatif, sementara debat itu riil.”

Perdebatan juga dinilainya bisa memberikan perlakuan adil terhadap para capres. Menurut Fahri, jika hanya mengandalkan survei dan iklan, maka hanya capres-capres yang berdana tebal saja yang akan muncul. Iklan dan survei itu membutuhkan dana yang banyak.

“Saya rasa saat ini untuk iklan dan survei bisa menghabiskan paling tidak Rp 500 miliar. Lantas dari mana mereka mendapatkan uangnya? Kalaupun ada itu nanti kan harus dibayar lagi dan ujung-ujungnya korupsi lagi. Kader-kader tentunya akan dimobilisasi untuk menggalang dana untuk iklan yang ujungnya lagi kalau di politik pasti korupsi,” ujarnya.

Untuk itu dia mengharapkan KPU dapat merealisasikan hal ini dan bekerja sama dengan forum rektor untuk menyelenggarakannya di universitas. ”Semua disiapkan, televisi ikut serta. Mereka tetap bisa mencari iklan kok dari acara-acara ini dari produk-produk dan bukan dari kandidat,” tandasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement