REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar kondisi jalan di Pulau Jawa Tengah berada dalam situasi darurat infrastruktur. Di sepanjang jalur utama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur persoalan jalan rusak tidak pernah bisa terselesaikan. "Tidak bisa ditutupi kita dalam kondisi darurat infrastruktur jalan," kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/7).
Hajriyanto menyatakan, persoalan jalan di Pulau Jawa tidak pernah terselesaikan karena tidak ada sistem perbaikan yang terencana dan menyeluruh. Perbaikan yang dilakukan saban jelang musim mudik lebih bersifat tambal sulam. "Tak ada penyelesaian komprehensif. Padahal kalau dananya untuk membangun tol itu bagus," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai pemerintah tidak memiliki visi jangka panjang dalam membangun infrastruktur. Padahal infrastruktur memainkan peran penting sebagai magnet investasi. Dia menyebut kondisi jalan yang rusak di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Menurut Hajriyanto rusaknya kondisi jalan membuat kapal pengangkut barang lebih suka mendistribusikan barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau Tanjung Perak Surabaya.
Hajriyanto pun mendukung langkah masyarakat melaporkan ketidakberesan perbaikan jalan di sepanjang jalur mudik ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab menurutnya memang kondisi infrastruktur tidak pernah memuaskan. "Langkah hukum yang tepat dan wajar sekali. Karena terus terang masyarakat memang sepanjang hidupnya tidak pernah puas," katanya.