REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajak pendapat yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik meningkat. Tak hanya kehilangan kepercayaan, publik juga cenderung apatis terhadap politik.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin tidak menampik bila pandangan masyarakat terhadap parlemen sebagai institusi politik memang buruk. Menurutnya, buruk rupa wajah DPR juga dipicu perilaku anggota parlemen.

"Apatisme itu muncul karena sikap elite yang kerap memberikan komentar asal di depan publik. Pernyataan-pernyataan tak berkualias, asal bunyi, istilah-istilah aneh, tidak susbtantif, tapi sering kali jadi headline," kata Nurul di Jakarta.

Selain sering mengeluarkan pernyataan tidak berkualitas, sebagian anggota dewan juga lebih identik dengan gaya hidup glamor. Sehingga DPR justru jauh dari kesan merakyat. Padahal ia merupakan wakil rakyat.

Publik juga semakin tidak percaya kepada DPR karena isu korupsi yang seolah tak bisa dipisahkan dari anggotanya. Meski hanya dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota DPR sudah dihakimi oleh media massa dan masyarakat. Apa lagi yang nyata-nyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Persoalah hulu yang membuat kualitas anggota dewan buruk, menurut Nurul, sebenarnya disebabkan pola rekrutmen partai yang asal-asalan. Rekrutmen caleg dilakukan seperti pembukaan lowongan kerja. Akhirnya, pendidikan politik malah tidak berjalan.

Ketika sudah berada di Senayan, anggota DPR cenderung bekerja sangat individual. Tak sedikit yang malas-malasan menjalankan tugasnya. Meski ada juga anggota yang bekerja dengan rajin dan baik. "Sayangnya tidak ada reward and punishment. Jadi semuanya disamaratakan, seolah malas semua," ujar Nurul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika