REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan pengurus panti asuhan bersama anak-anak yatim piatu se-Kota Surabaya demonstrasi di halaman depan gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa. Aksi dilakukan untuk mengingatkan pemerintah agar memperhatikan hak-hak anak Indonesia khususnya yatim piatu yang kini masih terabaikan.
Mereka yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Panti Asuhan Islam (BKSPAIS) Surabaya ini mendatangi gedung DPRD dengan membawa poster yang bertuliskan desakan pemerintah untuk memperhatikan hak-hak anak yatim piatu yang dinilai masih terabaikan.
Selain itu, aksi yang juga memperingati Hari Anak Nasional kali ini juga digelar aksi teatrikal yang menggambarkan dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan anak-anak khususnya di panti asuhan.
"Kami menuntut bantuan langsung sementara (BLSM) juga diberikan kepada anak yatim piatu," kata Koordinator aksi Rumadi.
Menurut dia, mereka menilai hak anak yatim piatu adalah sama dengan warga miskin lainnya yang juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, termasuk penerimaan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Ia menilai bahwa masih lemahnya penerapan pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yatim yang juga sebagai anak-anak miskin tidak dipelihara Negara tapi dipelihara panti asuhan.
"Selama ini panti asuhan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan untuk BLSM saja tidak dapat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika