Selasa 23 Jul 2013 04:23 WIB

Bupati di Papua Usulkan Program Banyak Anak

Rep: Hanan Putera / Red: M Irwan Ariefyanto
Keluarga Berencana. Ilustrasi
Foto: .
Keluarga Berencana. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,TIOM - Papua, khususnya Kabupaten Lanny Jaya, menginginkan program keluarga berencana (KB) tidak diterapkan di sana. Alasannya, tingkat kematian di wilayah tersebut sangat tinggi.

Tingginya angka kematian di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Ini membuat Bupati Lanny Jaya, Papua, Befa Yigibalom, mewajibkan bagi setiap warganya untuk melahirkan anak. “Tolong lapor Bapak Presiden, program kita di Lanny Jaya wajib melahirkan anak, seperti di Australia,” kata Befa, Ahad (21/7). Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Program wajib melahirkan anak tersebut khusus dicanangkannya di Tanah Papua saja. “Tanah yang luas harus didiami oleh orang asli Papua. Sehingga, program di Papua, terutama di pegunungan adalah no KB,” katanya tegas.

Befa mengatakan, HIV/AIDS dan gangguan pernapasan merupakan penyakit mematikan yang menyerang warga di Papua. “Itu penyakit yang paling mematikan bagi orang pegunungan. Dulu hampir setiap hari ada air mata,” ujarnya.

Saat ini, ia melanjutkan, masyarakat pegunungan di Papua mengandalkan pengobatan di RSUD yang berada di Wamena. Masyarakat terpaksa berobat ratusan kilometer menempuh jalur pegunungan. Hanya segelintir saja yang bisa naik pesawat. “Sekarang rumah sakit kami penuh. RS di Jayawijaya tempat seluruh kami berobat di pegunungan,” kata Befa.

Ke depan, Befa mengatakan, akan membangun rumah sakit, khususnya di Tiom sebagai Ibu Kota Lanny Jaya. Dengan adanya rumah sakit, akses masyarakat yang ingin berobat akan lebih mudah dan tak perlu jauh-jauh ke kota.

Salah seorang tenaga medis di RSUD Wamena, dr Mukri Nasution, mengatakan, di Kabupaten Lanny Jaya yang wilayahnya tak begitu besar tercatat 3.260 penderita HIV/AIDS. Sayangnya, yang mendapatkan perawatan dan berobat cuma 600-an orang.

“Sebenarnya, jumlahnya bisa lebih tinggi dari itu. Itu baru yang tercatat dan diketahui. Yang tidak melapor mungkin lebih banyak lagi,” kata Mukri.

Namun, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menolak usulan tersebut. Dikatakannya, kalau tidak ada KB dan ibu melahirkan setiap tahun, angka kelahiran akan tinggi dan anak yang dilahirkan tidak sehat. “Saya yakin yang diinginkan Pak Bupati bukan banyak anak untuk mengisi tanah Papua, tapi banyak anak yang bermutu dan berkualitas,” katanya.

Solusi atas persoalan tingginya angka kematian, menurut Nafsiah, adalah dengan meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat. Para pemuda Papua harus dididik agar menghindarkan diri dari pola pergaulan hidup bebas untuk mencegah terserangnya AIDS/HIV. “Program memperbanyak anak dengan membiarkan pergaulan bebas tentu bukanlah solusi yang bijak,” ujar Nafsiah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement