Senin 22 Jul 2013 21:30 WIB

Kadin: Daging Mahal Karena Peritungan Kebutuhan Tak Akurat

Pedagang daging sapi lokal di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (18/7).    (Republika/Aditya Pradana Putra)
Pedagang daging sapi lokal di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (18/7). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Kompartemen Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carry Pratomo mengatakan mahalnya harga daging di Tanah Air disebabkan karena dasar perhitungan kebutuhan daging nasional yang tidak akurat.

"Kenapa harga daging di Indonesia mahal? Itu karena tidak akuratnya penghitungan kebutuhan perkapita daging kita," kata Carry Pratomo di Jakarta, Senin. Menurut dia, masalah daging pada dasarnya berpusat pada hukum pasar yang berlaku di mana permintaan yang ada jauh melampaui pasokan yang tersedia.

Pada 12 Mei 2012 Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) merilis kajian tentang tingkat konsumsi daging masyarakat di Indonesia sebesar 6,4 kg/kapita/tahun.

"Dengan populasi penduduk mencapai 240 juta jiwa maka kebutuhan daging nasional diproyeksikan mencapai 1,9 juta ton per tahun," katanya.

Proyeksi perhitungan itu, jauh berbeda dengan data Kementerian Pertanian yang mencatat pada 2013 proyeksi kebutuhan daging nasional sebesar 549.000 ton dengan produksi lokal 469.000 ton sehingga masih diperlukan impor daging sekitar 80.000 ton.

"Itu jauh berbeda dengan kebutuhan riil kita yang sebesar 1,9 juta ton. Ini yang menyebabkan kita selalu mengalami `short' suplai sehingga harga daging begitu mahal di Indonesia," katanya.

Carry sendiri mencurigai ada indikasi kesengajaan dalam penetapan kebutuhan daging nasional untuk kepentingan pengaturan kuota impor yang diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Kami mengindikasikan ada konglomerasi dalam bisnis makanan para pemain besar di Indonesia yang mengarah pada kartel. Ini harus ditindaklanjuti," katanya.

Ia mengatakan untuk bisa menyetabilkan harga daging di Indonesia pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait masalah daging nasional. "Kebijakan makro harus direvisi terkait akurasi perhitungan data dan Undang-Undang yang juga harus memihak suplai daging lokal," katanya

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement