Senin 22 Jul 2013 12:04 WIB

Lelang Jabatan Kepsek Ala Jokowi Dinilai Tak Tepat

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: A.Syalaby Ichsan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Sosiologi dari Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Jokowi melakukan lelang jabatan kepala sekolah (kepsek) tidak tepat.  

Menurutnya, jabatan kepala sekolah berbeda dengan jabatan Lurah yang dilelang dengan argumentasi untuk membuat birokrasi semakin efektif dan efisien. "Tetapi perlakuan yang sama terhadap dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya, itu sangat tidak tepat," katanya di Jakarta, Senin, (22/7).

Dunia pendidikan di Indonesia, ujar Nia, masalah utamanya adalah ideologi yang diterapkan selama ini adalah ideologi pasar dan korporatisme. Bukan ideologi bangsa ini, Pancasila. 

Jika Jokowi menerapkan kebijakan lelang, kata Nia, maka  itu sama saja semakin memperburuk dunia pendidikan. Artinya Jokowi semakin menguatkan pengelolaan dunia pendidikan seperti korporatisme. 

Padahal, ujar Nia, nilai-nilai yang diharus dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah nilai egaliter. Kalaupun ada jabatan struktural dia hanya sebatas tugas tambahan, status utamanya tetap guru.

"Jokowi harus banyak belajar dari negara-negara maju, terutama Inggris sekarang yang juga sedang mengalami krisis dalam dunia pendidikan karena nilai-nilai yang diterapkan persis yang ingin dikembangkan oleh Jokowi sekarang, pasar dan korporatisme.

Negara Inggris sekarang mengalami krisis guru, puluhan ribu guru keluar karena sistem pasar yang diterapkan," terang Nia.

Masyarakat di sana, kata Nia, kurang respek atau penghargaannya terhadap guru rendah. Peserta didik dan orang tua merasa  sudah membayar mahal, maka guru dianggap sebagai penyedia jasa layanan saja.

Jokowi, ujar Nia, harus memikirkan kembali kebijakan ini, jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta, Kembalikan saja ideologi pendidikan ke Pancasila, nilai-nilai Pancasila itulah yang menjadi basis untuk mengelola pendidikan.

Ini harus dilakukan agar tujuan pendidikan untuk menelurkan manusia Indonesia yang susila dan demokratis bisa tercapai. "Manusia Indonesia yang insaf akan kewajiban mereka untuk mendorong kemajuan bangsanya," kata Nia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement