REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL--Kantor Pos Pusat Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Rabu menerima pengembalian 548 kartu perlindungan sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat.
"Kartu perlindungan sosial (KPS) tersebut dikembalikan karena nama penerima sudah meninggal dunia, pindah alamat maupun salah alamat," kata Manajer Pelayanan Kantor Pos pusat Bantul, Eka Prayudi di Bantul.
Meski demikian, kata dia jumlah KPS yang dikembalikan tersebut diperkirakan terus bertambah, karena hampir tiap hari Kantor Pos menerima pengembalian kartu untuk pencairan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
"Pengembalian KPS hampir merata dari seluruh kecamatan se Kabupaten Bantul, jadi data ini masih sementara karena masih terus bertambah, karena penyaluran BLSM masih berlangsung hampir di semua kecamatan," katanya.
Ia mengatakan pengembalian KPS itu sudah termasuk berasal dari warga mampu yang terdaftar sebagai penerima dan dengan kesadaran mengembalikan, namun menurutnya jumlahnya masih sedikit dibanding yang meninggal dan salah alamat.
"Setidaknya pengembalian KPS masih terus dilayani hingga berakhirnya penyaluran BLSM pada 21 Juli mendatang, untuk kemudian datanya kami laporkan ke pemerintah daerah (Pemda)," katanya.
Sementara itu, kata dia, karena Kantor Pos sebagai penyalur BLSM, maka KPS yang dikembalikan tersebut akan dikirimkan ke kantor pos pusat, untuk kemudian pusat yang mengambil kebijakan apakah diganti ataupun dialihkan.
"Untuk penggantian dan pengalihan penerima itu diserahkan ke masing-masing kelurahan melalui musyawarah desa, namun untuk penggantian atau pembuatan kartu baru yang mempunyai kewenangan adalah pusat, kami hanya menyampaikan," katanya.
Ia mengatakan total penerima BLSM untuk Bantul sebanyak 88.611 kepala keluarga (KK) dengan anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk penyaluran BLSM tahap pertama yang tiap KK menerima Rp300 ribu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
