REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kemajuan teknologi informasi yang sudah mengglobal sulit untuk ditolak dan dibendung. Selain memiliki dampak positif, perkembangan teknologi pun memiliki dampak negatif. Tidak terkecuali melahirkan life style alias gaya hidup negatif.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang akrab disapa Demiz menilai pendidikan di pesantren memiliki keseimbangan yang dapat menjadi benteng gaya hidup negatif tersebut. Karena benteng yang paling utama untuk menolak dampak negatif teknologi adalah keimanan dan ketaqwaan.
''Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu menempatkan pesantren sebagai mitra strategis dalam mewujudkan program pembangunan daerah. Yakni, untuk menciptakan masyarakat maju dan sejahtera,'' kata Deddy Deddy Mizwar setelah tarawih di Pesantren Al. Masthuriyah, Sukabumi, Selasa (16/7) malam.
Menurut Deddy, Pemprov Jawa Barat pun mendorong siswa pesantren untuk mempunyai jiwa entrepreneur agar bisa lebih berperan aktif dalam pebangunan di Jawa Barat. Apalagi, pesantren memiliki bargaining position (daya tawar) yang cukup tinggi untuk menciptakan masyarakat madani secara keseluruhan.
Deddy pun berharap dari pesantren akan lahir pemimpin yang berakhlaq mulia, amanah untuk memimpin bangsa Indonesia. Tentunya, dengan bermodalkan nilai historis dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan informal serta didukung oleh fungsi edukasi yang dimiliki pesantren.
''Ini telah menempatkan lembaga sosial pesantren pada peran dan fungsi sentral sebagai agent of change (pembawa perubahan)," ujar Deddy.
Untuk lebih mengakrabkan diri dengan pesantren, kata dia, Pemprov Jawa Barat selama ramadhan ini rutin melaksanakan safari Ramadhan. Kegiatan ini, sangat positif agar bisa bersilaturahim dengan semua pesantren di Jawa Barat.
"Kegiatan tarawih keliling ini bisa mempererat jalinan silaturahim dan kebersamaan serta soliditas dengan masyarakat untuk saling bersinergi (ta'awun). Ini, modal sosial yang penting dalam keberlangsungan proses pembangunan daerah," kata Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
