REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak luput dari modus yang sistematis. Yang paling parah, kerusakan moral berupa korupsi tersebut terjadi akibat dari sistem politik yang sudah rusak.
Kerusakan moral ini sangat dihawatirkan karena sudah sudah begitu massif dan memasuki berbagai sektor kehidupan. Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam acara pengkajian PP Muhammadiyah di Gedung Uhamka Jakarta, Selasa (16/7).
Busyro juga menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia dilakukan dengan berbagai modus dan terjadi diberbagai sektor. “Kondisi korupsi yang massif ini telah menimbulkan kerugian bagi bangsa ini,” tegas Busyro.
Padahal, menurut Busyro, dalam UUD dasar kita sudah diawalli dengan kalimat spiritual pertama, kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari rahmat Tuhan.
Untuk itu, bagi Muhammadiyah dan ummat Islam pada umumnya, diperlukan penegakkan nilai-nilai insaniyah. “Jadi secara tekstual kita sudah mempunyai nilai dasar yang memadai. Tapi dalam praktik banyak terjadi penyimpangan dan kesenjangan,” katanya.
Selain itu, kata Busyro, dalam konteks demokrasi nilai ihsan juga harus didemokratisasikan. Artinya, menurut dia, harus dikawal menjadi aturan-aturan praksis.
“Korupsi adalah pembunuhan nilai-nilai ihsan. HAM kita sudah ada dalam Piagam Madinah. Zaman orde baru korupsinya senttralistik, sekarang terdesentralisasi, artinya sekarang justru kondisinya lebih bahaya,” terangnya.
Masyarakat sipil, kata Busyro, harus ikut aktif dalam membenahi bangsa ini. “Dan ikon masyarakat sipil ini melekat pada Muhammadiyah. Kalau mau dilihat, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang lebih banyak daripada Negara,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Busyro, warga Muhammadiyah dituntut untuk turut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Namun Busyro juga mengingatkan agar warga Muhammadiyah kaya data. Sebab, dalam mengawal bangsa ini diperlukan informasi dan data yang akurat.
''Jangan sampai kita kalah oleh media sosial. Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah senantiasa menjalankan tugasnya sesuai nilai ta’awun alal birri wataqa,” cetusnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika