REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tak menjamin warga syiah bisa kembali ke Sampang, Madura. Hal tersebut sangat tergantung dengan penerimaan dan lingkungan di daerah yang bersangkutan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan pemerintah sedang berupaya mencarikan solusi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Menurutnya, saat ini proses rekonsiliasi antara warga Syiah dan warga Sampang sedang dilakukan.
Pemerintah menunjuk rektor IAIN Sunan Ampel sebagai ketua rekonsiliasi warga Syiah-Sampang. Ia mengatakan ada dua pilihan yang ditawarkan apabila proses pertemuan kedua kelompok bisa berjalan baik.
“Mereka bisa kembali ke tempat asal dengan catatan resistensi di daerah asal sudah berubah. Kalau tidak di situ (sampang), akan dicari apakah ada lokasi lain disekitaran Madura yang bisa ditempati,” katanya usai rapat kabinet terbatas di kantor presiden, Senin (15/7).
Djoko mengatakan pilihan-pilihan tersebut sangat tergantung pada hasil pertemuan kedua pihak. Karena itu, ia mengharapkan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak yang berkepentingan bisa ikut membantu.
“Penting mereka dipertemukan dulu sehingga solusinya tepat. Yang paling bagus ya kembali ke tempat asal, tapi kalau lingkungan dan keamanan tidak mendukung, kita harus pikirkan pula. Maka pertemuan tokoh-tokoh itu harus difasilitasi,” ujar Djoko.
Seperti diketahui, pascasengketa Syiah dan Sampang di Madura, warga Syiah diungsikan. Warga Syiah yang jumlahnya sekitar 235 jiwa atau sekitar 69 kepala keluarga sempat bertempat tingal di GOR Sampang. Namun, karena kemanusiaan dan faktor keamanan mereka dipindahkan ke rumah susun (rusun) Sidoarjo.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah menginginkan tak hanya menyelesaikan persoalan Syiah-Sampang, tetapi ingin pula membangun Madura secara keseluruhan. Pemerintah ingin adanya percepatan pembangunan Madura.
“Karena, memang direktif presiden bahwa dilakukan percepatan pembangunan,” katanya.
Percepatan pembangunan itu meliputi empat kabupaten yakni Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, dan Sampang. Total anggaran untuk percepatan pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp572 miliar di 2013. Beberapa infrastruktur yang akan dibangun yakni irigasi, jalan, embung, dan lumbung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
