REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan wanita berjilbab mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Jumat (12/7) sambil bershalawat. Pengunjuk rasa yang menamakan diri sebagai Komunitas Pendukung Khofifah (KPK) menuntut agar bakal pasangan calon gubernur Khofifah-Herman lolos dan masuk putaran Pemilukada Jatim 2013.
Mereka mengaku siap melindungi ketua KPU, Andry Dewanto Ahmad yang diancam hukuman gantung bila meloloskan Khofifah. Dalam orasinya, puluhan ibu rumah tangga tersebut juga meminta KPU bertindak secara bijak dan tidak terpengaruh hasutan atau kecaman pihak lain.
Sebelumnya, KPK memang sudah melasungkan aksinya Kamis (11/7). Mereka yang memulai unjuk rasa di sore hari, menyempatkan diri untuk buka puasa, tarawih dan berkehendak untuk sahur bersama. Meski batal karena ada larangan dari polisi.
Aksi mereka memang tergolong unik, karena tidak melakukan orasi dalam berunjuk rasa. Melainkan melakukan aktifitas keagamaan. Mereka mengaku perlu melakukan hal seperti ini untuk mengingatkan para komisioner KPU agar dapat netral dan bersih dari upaya suap menyuap.
"Kami akan doakan para komisioner KPU agar tidak terpengaruh dengan kecurangan," kata juru bicara aksi KPK, Fauzan.
Sebelumnya, di siang hari, ormas pendukung bakal calon gubernur incumben, Soekarwo-Saifullah Yusuf yang mengatasnamakan diri Pemuda Pancasila, juga mendatangi KPU. Namun mereka berorasi untuk menghakimi Andry bila mengambil keputusan untuk meloloskan Khofifah-Herman.
Bila KPK meminta KPU untuk berlaku bijak dan tidak terpengaruh upaya suap menyuap, Pemuda Pancasila justru menuntuk KPU bertindak profesional. Bila aturan kelolosan calon memerlukan suara minimal 15 persen, maka harus dipatuhi. "Tidak ada alasan lain, Khofifah harus dicoret, atau ketua KPU Jatim kami gantung di Tugu Pahlawan," korlap aksi, Amrullah.
KPU Jatim menjadwalkan pleno terkait keputusan pencalonan pasangan pilgub terhitung tanggal 8-14 Juli. Sedangkan KPU belum memberi kepastian soal keabsahan PK dan PPNUI yang mendukung Khofifah dan Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika