Kamis 11 Jul 2013 21:16 WIB

KPS Tangerang Gagal Antar Capai 750

Rep: Nurhamidah/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
 Warga menunjukkan kartu perlindungan sosial dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Jakarta. Sebanyak 750 KPS di Tangerang gagal antar karena alamat warga sudah berganti. (Republika/Aditya Pradana Putra)
Warga menunjukkan kartu perlindungan sosial dan uang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Jakarta. Sebanyak 750 KPS di Tangerang gagal antar karena alamat warga sudah berganti. (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sebanyak 750 Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM) warga Kota dan Kabupaten Tangerang gagal diantarkan kepada warga yang berhak menerima.  Rinciannya untuk KPS gagal antar Kota Tangerang jumlah 611 sedangkan untuk KPS Kabupaten Tangerang jumlahnya sekitar 139. Kantor Pos Pusat Tangerang mencatat penyebab gagal antar tersebut kebanyakan karena warga sudah pindah dari tempat tinggalnya.

Manajer Antaran, Kantor Pos Pusat Tangerang, Nanang mengatakan pendistribusian KPS untuk Kota dan Kabupaten Tangerang sudah mencapai 80 persen. Pendistribusian dimulai pada 10 Juni 2013 hingga sekarang.

“Ada beberapa KPS gagal antar, untuk kota ada sekitar 611 dan untuk kabupaten ada 139. Penyebabnya macem-macem, ada yang pindah, meninggal tidak ada ahli waris, sampai ada yang tidak dikenal, ” paparnya pada Republika, Kamis (11/7).

Seain ada yang pindah rumah sehingga tidak diketahui keberadaan tempat tinggal barunya adapula warga yang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris sehingga KPS akan kembali ke kantor pos. Ada juga warga yang sudah digusur sehingga kesulitan mencari rumah barunya.

Nanang menambahkan pendistribusian KPS terus berlanjut mengingat ada beberapa daerah pelosok di Kabupaten Tangerang yang kesulitan dalam pendistribusiannya. “Daerah Tigaraksa, seperti Solear dan Jayanti susah terisolir. Sehingga mau tidak mau kita yang bergerak kesana, sekalian bagikan KPS dan dicairkan, ” katanya.

Sementara daerah seperti Kronjo yang KPS nya sudah didistribusikan namun masih tertahan di kepala desa setempat. Alasannya ada Pilkades sehingga dikhawatirkan terjadi kericuhan.

Apabila nama yang tercantum dalam KPS yang gagal antar maka akan gugur sehingga danannya dikembalikan ke pusat. Hanya saja untuk sementara KPS tersebut ditahan dulu sampai Desember sebab dikhawatirkan akan ada warga yang mencari KPS tersebut.

Salah satunya, kemarin ada dua orang warga yang mendatangi kantor pos dan kembali mengambil KPS karena mengaku sudah pindah namun ia ada dalam data penerima BLSM.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement