REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah berencana meminta BUMN untuk bekerja sama dengan pihak pemrakarsa untuk menyelesaikan studi kelayakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda.
"Sudah ada usulan, tapi saya minta rapatkan dulu dalam rapat koordinasi," ujar Hatta saat ditemui di Jakarta, kemarin. Hatta menjelaskan usulan sinergi BUMN dengan pihak pemrakarsa Konsorsium Banten-Lampung, yaitu PT Graha Lampung Banten, untuk mengerjakan studi kelayakan, berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia tidak menyebutkan BUMN yang akan ditugaskan pemerintah untuk membantu pihak pemrakarsa, karena masih menunggu laporan lebih lengkap dari tim tujuh selaku perumus proyek tersebut. "Saya masih minta laporan dari tim tujuh, sebelum nanti diputuskan dalam rapat koordinasi," katanya.
Tim tujuh yang terbentuk pada bulan Juli 2012 beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.
Hatta mengharapkan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda segera dilakukan, agar dapat selesai selama setahun, dan pembangunan proyek infrastruktur ini dapat segera terlaksana. "Targetnya studi kelayakan itu selesai setahun, kalau bisa pada 2014 sudah selesai," ujarnya.
Pembangunan Jembatan Selat Sunda diproyeksikan menghabiskan biaya sekitar Rp 225 triliun. Jembatan itu akan dibuat sepanjang 29 kilometer yang terdiri atas jalan tol, rel kereta api, serta pipa gas dan jalur fiberoptik. Menurut rencana, pencanangan tiang pertama (groundbreaking) pembangunan proyek KPS ini berlangsung pada tahun 2014. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan terkait dengan studi kelayakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
