REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat akan memegang prinsip otentifikasi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan konvensi calon presiden (capres). Hal ini dilakukan agar gagasan baik yang diusung Demokrat untuk mengadakan konvensi bisa terlaksana dengan baik pula.

"Otentifikasi itu seluruh kegiatan harus terdokumentasi baik karena bagian sejarah. Selain itu harus akuntabel dan sistematis," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.

Amir menyatakan aturan tidak hanya berlaku bagi partainya selaku penyelenggara. Menurutnya para peserta konvensi juga akan dikenai aturan tertentu yang disusun komite penyelenggara konvensi. "Dari sisi peserta ada kode etik yang disusun komite. Diharapkan peserta selama dia mengikuti konvensi tidak ada kegiatan bertentangan dengan visi dan misi Demokrat," ujarnya.

Menyelenggarakan konvensi capres dengan mekanisme semi-terbuka, kata dia, bukan kerja mudah. Pasalnya hal ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah partai politik di Indonesia. Amir mengatakan kerja komite penyelenggara akan dicatat sejarah. "Bukan pekerjaan ringan dan kecil," katanya.

Amir memastikan biaya konvensi capres Demokrat berasal dari sumber-sumber halal. Dia meminta wartawan tidak membayangkan mahalnya biaya penyelenggaraan konvensi. Sebab menurutnya, konvensi ini bukan ajang kampanye. "Nanti pad saatnya akan diumumkan (sumber dana) sama halnya kemarin," ujar Amir.

Amir menyatakan, Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengajak komunikasi jajaran elite Demokrat menyangkut mekanisme pelaksanaan konvensi. Mereka yang diajak komunikasi melingkupi posisi majelis tinggi, ketua harian, ketua dewan kehormatan, dan pimpinan inti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika