REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), mengandeng KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk memantau harga ayam di Jabar.

Sebab, produksi ayam di Provinsi Jabar cukup besar. Bahkan, Jabar memasok 55 persen kebutuhan ayam nasional. "Idealnya, saat harga naik Jabar tidak harus terpengaruh apa-apa. Tapi karena ini pasar, sering kali jadinya lain," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan, Senin (8/7).

Heryawan mengatakan, Pemprov bekerja sama dengan KPPU karena khawatir di lapangan ada persoalan. Namun, kalau Pemprov yang menyatakan ada permainan harga seringkali itu dianggap subjektif. "Tapi kan lain jadinya ketika KPPU mengatakan ada permainan maka itu pasti," katanya.

Sebab, kata dia, KPPU adalah lembaga yang berhak mengatakan itu. Heryawan berharap, dengan menggandeng KPPU mudah-mudahan akan lebih efektik. Mou sendiri, baru ditandatangani sepekan lalu.

"Saya akan terus kontak dengan KPPU harga itu dalam kondisi seperti apa," katanya.

Dikatakan Heryawan, kalau harga mengalami kenaikan akibat aspek psikologis, karena menghadapi ramadhan dan lebaran serta kenaikan harga BBM,  tentu persentasenya harus terukur dan wajar. Tapi, kalau di atas kewajaran di atas keterukuran yang Ia khawatir ada hal-hal yang lain. Misalnya, penimbunan.

"Kami terus meminta kepada semua pihak supaya tidak ada kecurangan dalam perdagangan, Baik itu penimbunan atau kecurangan lainnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika